Pengadaan PDN perlu kolaborasi dengan penyelenggara Data Center

[terrygerald83]

planning pemerintah membentuk sendiri data center menjadi sentra Data Nasional (PDN) perlu didukung. PDN yg direncanakan akan menyatukan 2700 data center pemerintah tadi, akan dibangun di Bekasi, Batam, ibu Kota Negara Baru dan Labuan Bajo. Adapun pendanaan buat PDN tersebut akan dibiayai dengan menggunakan hutang dari negara Perancis dan Korea Selatan.

namun terdapat baiknya, pengadaan PDN tersebut tidak perlu serta-merta membentuk, apalagi dengan berhutang ke negara lain. Pemerintah seharusnya melakukan kolaborasi dengan pelaku perjuangan penyelenggara data center sehingga memanfaatkan kapasitas data center yg idle yg dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Hal ini dikatakan pendiri Indonesia Cyber Security lembaga (ICSF), Ardi Sutedja.

Sejatinya data center terdiri asal dua bagian yaitu server menjadi tempat menampung data serta fisik gedung menjadi daerah meletakan server. dengan kolaborasi tersebut diperlukan Pemerintah dapat memangkas aturan yg sangat akbar. Terlebih lagi disaat ini aturan serta hutang Pemerintah telah sangat akbar buat menghadapi pandemi Covid-19.

dibubuhi Ardi, animo saat ini pada era industri TIK artinya kolaborasi serta hybrid. sebagai akibatnya Pemerintah tak perlu membangun warna lipstik wardah gedung data center yang besar . Pelaku usaha penyelenggara data center di Indonesia telah memiliki infrastruktur data center yg berstandar internasional.

Penyelenggara data center Indonesia telah bisa menyediakan data center spesifikasi Tier 4, yaitu spesifikasi tertinggi buat standar data center internasional. menggunakan syarat mirip ini, Pemerintah sudah dapat eksklusif memanfaatkan data center tersebut buat difungsikan menjadi pusat Data Nasional tanpa harus melakukan pemborosan aturan.

beliau menilai buat membentuk gedung data center, memerlukan dana yg sangat akbar dan waktu yang diperlukan pula sangat panjang. menggunakan melihat kondisi tadi, Ardi menilai Pemerintah bisa melakukan kerja sama dan memanfaatkan resources yang telah terdapat seperti yg dimiliki IDPro. “menggunakan kolaborasi dan tanpa membangun fisik gedung tempat data center, Pemerintah akan berhemat aturan tidak kurang asal 60% asal anggaran yg dialokasikan buat membentuk fisik data center,” kentara Ardi.

ia pun menegaskan, resiko pemerintah juga bisa ditekan. Pemerintah jangan hanya memikirkan infrastruktur fisik mirip gedung serta mesin server tanpa mempertimbangkan sdm yg mereka miliki. Beberapa risiko yg diinventarisasi Ardi ketika pemerintah membentuk fisik data center mirip kapasitas gedung serta server data center milik pemerintah yg kemungkinan besar akan idle dan sendok makan pemerintah yang tidak mumpuni.

Paket Semangat Kemerdekaan
dibutuhkan dengan kolaborasi menggunakan IDPro, dari Ardi kemampuan sdm pemerintah pada menangani data center pula akan meningkat. asal informasi yg dimiliki Ardi, waktu ini pelaku perjuangan data center nasional yang tergabung pada IDPro sudah mempunyai kapasitas terpasang yg sangat cukup buat memenuhi kebutuhan data center Pemerintah.

“Jika Pemerintah tidak memiliki sdm yg handal pada mengelola data center, siapa yg akan merawat aset tadi. buat menciptakan kapabilitas tadi memerlukan waktu yg lama . Tugas utama Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo tentunya bukan penyelenggaraan data center, melainkan pengelolaan industri telekomunikasi,” jelas Ardi.

dibubuhi Ardi, ia ingin melihat pulang terciptanya industri elektronika yang mendukung industri elektronika dan TIK nasional. Jangan kita tergantung asal negara lain. Selama ini kita hanya menjadi pengguna teknologi. dengan kita berdikari pada membangun industri elektro dan TIK nasional akan menambah ketahanan cyber Nasional.

[Penulis]

Tulisan-tulisan